PAYAKUMBUH – Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Unit Polisi Polisi Sipil dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) mengeluarkan surat banding kepada pemilik kafe, tempat billiard, dan tempat -tempat hiburan yang beroperasi di area kota.
Banding, yang diajukan langsung oleh petugas pada hari Rabu (04/23/2025), bertujuan untuk mempertahankan ketertiban umum dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Satpol PP dan Kota Damkar Payakumbuh, Dony Prayuda, menjelaskan bahwa surat itu dikeluarkan merujuk pada peraturan regional Kota Payakumbuh nomor 01 tahun 2022 tentang perdamaian dan ketertiban umum.
“Ini adalah bagian dari upaya untuk menegakkan peraturan regional yang memprioritaskan pendekatan persuasif. Kami berharap bahwa semua aktor bisnis dan masyarakat dapat mematuhi aturan ini untuk kebaikan bersama,” kata Dony di kantornya, Kamis (04/24/2025).
Ada tujuh poin penting dalam surat yang harus dipatuhi oleh bisnis hiburan dan masyarakat umum.
Antara lain, semua tempat bisnis harus memiliki izin resmi dari pejabat resmi. Jam operasional tempat hiburan juga hanya dibatasi dari 08.00 hingga 24.00 WIB.
Selain itu, manajer tempat hiburan dilarang mengizinkan kegiatan perjudian, pelacuran, obat -obatan, dan bentuk -bentuk penyakit masyarakat lainnya.
Pengunjung juga tidak diizinkan mengenakan pakaian sekolah selama jam belajar.
Pemerintah juga melarang semua bentuk kegiatan hiburan yang bertentangan dengan norma dan kebiasaan agama.
Larangan membawa, menjual, atau mengonsumsi minuman beralkohol di tempat -tempat umum tanpa izin juga menjadi perhatian utama.
Walikota Payakumbuh, Zulmaeta, menekankan bahwa penegakan aturan ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mempertahankan ketertiban dan nilai -nilai moral dan budaya lokal.
“Kami ingin memastikan bahwa semua kegiatan bisnis hiburan di Payakumbuh berjalan sesuai dengan aturan dan tidak mengganggu ketertiban umum,” kata Zulmaeta.
Zulmaeta menambahkan, pendekatan persuasif dan preventif dipilih dalam upaya untuk menegakkan aturan ini. Pengiriman surat banding adalah bagian langsung dari sosialisasi sehingga aktor bisnis lebih memahami dan mematuhi peraturan regional.
“Pemerintah berharap bahwa masyarakat dapat mendukung upaya ini dengan membantu menjaga ketenangan lingkungan,” pungkasnya. (merah)
—
Editor: Rachmail Gucci
Sumber Berita: Satpol PP Payakumbuh
RakyatPos Borneo
