Keterangan : Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Wilayah Kalimantan Selatan bersama Kementerian Koordinator Pangan RI di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (23/09/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Jakarta, Kalimantanpos.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin meminta dukungan yang lebih luas dari dunia usaha untuk memperkuat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Lebih dari 300 perusahaan yang beroperasi di Kalsel akan dikonsolidasi untuk terlibat dalam gerakan pemadaman serentak.
Baca selengkapnya:
Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Wilayah Kalsel bersama Kementerian Koordinator Pangan RI di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (23/09/2026) sore.
Dalam pertemuan tersebut, H. Muhidin menjelaskan kondisi terkini penanganan karhutla, termasuk kawasan ring 1 sekitar bandara Syamsuddin Noor yang masih memprihatinkan. Menurut dia, petugas terus menjalankan tugas jaga setiap hari untuk mengantisipasi munculnya kebakaran baru.
Kondisi cukup parah juga terjadi di sekitar Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum. Menurut Gubernur, api di kawasan itu sudah membesar sehingga penghuni kamar rumah sakit harus dievakuasi.
Pemerintah kemudian mengerahkan ekskavator untuk mengamankan area sekitar rumah sakit dan membuka akses agar api tidak mendekat.
“Kemarin kebakaran di Sambang Lihum cukup besar. Kami mengevakuasi penghuni kamar, kemudian kami menurunkan eskavator untuk mengamankan area sekitar RSUD,” ujarnya.

Menurutnya, Pemprov Kalsel bersama Forkopimda, petugas lapangan, dan relawan terus melakukan pemadaman, namun dukungan perusahaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kekuatan personel, peralatan, dan kemampuan operasional di lapangan.
Ia mengatakan, sejumlah perusahaan seperti Jhonlin dan Antang Gunung Meratus telah memberikan dukungan dalam penanganan karhutla. Ia mengapresiasi kontribusi ini dan mengundang perusahaan lain untuk ambil bagian.
“Dan hari ini alhamdulillah atas undangan Kemenko Pangan, konsolidasi antara pemerintah daerah dengan lebih dari 300 perusahaan ini semoga bisa mempercepat penanganan karhutla yang Insya Allah akan kita laksanakan secara serentak ke depan,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, penanganan karhutla di Kalsel menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Upaya tersebut akan dilakukan secara simultan dengan melibatkan seluruh kekuatan yang ada, baik dari pemerintah maupun dunia usaha.
“Kami akan segera mulai dan melaksanakannya secara serentak dalam satu waktu dengan melibatkan seluruh elemen kekuatan ekonomi dan kekuatan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Hanif usai pertemuan.

Hanif menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Menurutnya, melalui Inpres ini, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga mendapat amanah untuk menangani dan mengatasi karhutla di daerah swasembada pangan, energi, dan air.
Khusus di Kalimantan Selatan, pemerintah telah melakukan evaluasi penanganan karhutla selama 1,5 bulan terakhir, khususnya di kawasan Ring 1 atau kawasan utama karhutla di Banjarbaru yang didominasi lahan gambut.
“Hal ini terjadi di lahan gambut. Nampaknya kita mengingat ketersediaan air yang semakin terbatas. Kita perlu melakukan gerakan massal dalam rangka penanganan karhutla,” kata Hanif.
Wamenhub mengatakan, sepanjang bulan Agustus, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan telah mengerahkan hampir 3.500 personel setiap harinya, didukung lebih dari 300 pompa air dan lebih dari 30 unit alat berat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan tersebut.
Namun kondisi kemarau panjang membuat penanganan di lapangan menjadi tantangan. Pemerintah juga menyiapkan berbagai cara untuk mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran kembali terjadi.
“Namun ternyata kemarau panjang tidak membuat (karhutla) mudah diatasi. Makanya segala macam metodologi kita gunakan untuk melakukan hal tersebut,” ujarnya.
Untuk langkah jangka pendek, Hanif menekankan pentingnya mengerahkan seluruh kekuatan secara bersamaan. Pemadaman akan dilakukan pada setiap titik api yang muncul agar tidak berkembang dan menyebar ke wilayah lain.
“Kemudian kita rencanakan ke depan bahwa api ini harus kita padamkan. Jadi seluruh potensi api harus dipadamkan secara bersamaan, agar api tidak sempat meluas,” kata Hanif.
Dalam dialog dengan perwakilan perusahaan, pemerintah juga menjelaskan pola penempatan dan kebutuhan dukungan di lapangan. Keterlibatan dunia usaha diarahkan pada penguatan personel, pompa air, alat berat dan penunjang operasional lainnya sesuai kemampuan masing-masing perusahaan.
Melalui konsolidasi antara pemerintah dan dunia usaha, diharapkan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dapat dilakukan lebih cepat dan terpadu, serta memperkuat upaya pencegahan agar titik api tidak muncul kembali di wilayah yang telah ditangani.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar, Staf Ahli Menteri LH Bidang Hubungan Instansi Pusat dan Daerah Hanifah Dwi Nirwana, Kapolda Kalsel Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, serta sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel. (merah/adpim).

Baca selengkapnya:
RakyatPos Borneo










